Dewan Unifikasi Nasional
| 國家統一委員會 Guójiā tǒngyī wěiyuánhuì | |
| Informasi lembaga | |
|---|---|
| Dibentuk | 7 Oktober 1990 (1990-10-07) |
| Dibubarkan | 27 Februari 2006 (2006-02-27) |
| Wilayah hukum |  Republik Tiongkok |
| Lembaga induk | Kantor Presiden Republik Tiongkok |
| Dewan Unifikasi Nasional | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanzi tradisional: | 國家統一委員會 | ||||||
| Hanzi sederhana: | 国家统一委员会 | ||||||
| |||||||
Dewan Unifikasi Nasional atau Dewan Penyatuan Nasional adalah sebuah lembaga pemerintah nonstatutori Republik Tiongkok di Taiwan yang didirikan pada 7 Oktober 1990.[1] Sekarang lembaga ini sudah tidak berfungsi lagi, tujuan resminya adalah untuk mempromosikan reintegrasi Tiongkok daratan ke dalam Republik Tiongkok.
Pada bulan Februari 1991, dewan ini merancang Pedoman Unifikasi Nasional, yang menjabarkan suatu pendekatan tiga tahap untuk penyatuan kembali Tiongkok. Pedoman tersebut meminta Republik Rakyat Tiongkok untuk mendemokratisasi diri dan menjadi lebih maju sebagai prasyarat untuk pembicaraan serius tentang langkah-langkah menuju reunifikasi.[2]
Dewan ini dibubarkan dan tidak lagi berfungsi pada awal tahun 2006 selama masa kepresidenan Chen Shui-bian, seorang anggota Partai Progresif Demokratik yang secara umum telah mempromosikan nasionalisme Taiwan.[3]
Pendirian
Dewan Unifikasi Nasional didirikan di bawah pengawasan langsung Kantor Presiden Republik Tiongkok oleh presiden saat itu Lee Teng-hui.[4] Dewan ini pertama kali mengadakan pertemuan pada 7 Oktober 1990, dengan 30 anggota. Keanggotaannya diperluas ke pejabat pemerintah, pemimpin partai politik, industrialis, pemimpin sipil, cendekiawan dan jurnalis.[1] Sejak didirikan hingga 8 April 1999, Dewan Unifikasi Nasional telah mengadakan 14 kali pertemuan.[5]
Pada Februari 1991, dewan merancang Pedoman Unifikasi Nasional, yang menjabarkan suatu pendekatan tiga tahap untuk penyatuan kembali Tiongkok.[2] Pedoman ini meminta Beijing untuk mendemokratisasi diri dan menjadi lebih maju sebagai prasyarat untuk pembicaraan serius tentang langkah-langkah menuju integrasi akhirnya.[2][4] Pedoman tersebut menetapkan bahwa "baik Tiongkok daratan maupun wilayah Taiwan adalah bagian dari wilayah Tiongkok. Membantu mewujudkan unifikasi nasional harus menjadi tanggung jawab bersama semua rakyat Tiongkok."[5]
Arti "satu Tiongkok" yang disetujui oleh "dewan unifikasi nasional" pada 1 Agustus 1992 mengatakan bahwa "kedua sisi Selat Taiwan setuju bahwa hanya ada satu Tiongkok. Namun, kedua sisi selat memiliki pendapat yang berbeda mengenai arti dari "satu Tiongkok"." Hal ini kemudian dikenal sebagai konsensus 1992.[5]
Lihat pula
- Hubungan Lintas Selat
- Status politik Taiwan
- Dewan Urusan Daratan, Republik Tiongkok
- Kantor Urusan Taiwan, Republik Rakyat Tiongkok
Referensi
- ^ a b "Unification Council To Debut". Taiwan Today/Taiwan Info. 4 October 1990. Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 July 2016. Diakses tanggal 1 June 2016. Alt URL
- ^ a b c "Historical Overview". 16 April 2008. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-09-17. Diakses tanggal 1 June 2016.
- ^ "President: NUC to cease to function". China Post. February 28, 2006. Diakses tanggal October 3, 2012.
- ^ a b "Cross-Strait Relations". Official Portal Website of the Republic of China, Taiwan. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-03-20. Diakses tanggal 16 March 2016.
- ^ a b c "People's Daily Online -- Taiwan's Chen abolishes unification council, guidelines". en.people.cn. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-04-28. Diakses tanggal 2022-04-28.
Pranala luar
- Pedoman Unifikasi Nasional di Wikisource
- l
- b
- s
- Hu Jintao
- Ma Ying-jeou
- Chen Yunlin
- Chiang Pin-kung
- Jiang Zemin
- Chen Shui-bian
- Wang Daohan
- Koo Chen-fu
- Lee Teng-hui
- Perjanjian Shimonoseki (1895)
- Restorasi Taiwan (1945)
- Insiden 228 (1947)
- Perang Saudara Tiongkok (1946–1950)
- Krisis Selat Pertama (1954–1955)
- Krisis Selat Kedua (1958)
- RRC menjadi anggota PBB (1971)
- Krisis Selat Ketiga (1995–1996)
- UU anti pemisahan (2005)
- Kunjungan Pan-biru ke Daratan (2005)
- Peristiwa Braga
| |
|---|---|
| Kementerian |
|
| Komisi |
|
| Dewan |
|
| Badan |
|
| Badan lainnya |
|
